Sudah Seberapa Jauhkah Kebebasan Berpendapat di Indonesia?

Saya ingat, di pertengahan tahun lalu, ada sebuah posting-an di Facebook yang berbunyi: “Di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu..” Jederrr.., sontak posting-an tersebut pun menjadi cukup viral di kalangan dunia maya. Saya yakin, Anda mendengarnya juga.

Diketahui kemudian, penulis dan pemilik akunnya adalah seorang petugas sekuriti di salah satu bank di Sumatera Utara. Entah iseng atau sekadar bercanda, ia mungkin tidak akan menyangka bahwa akibat ulahnya itu, ia harus diamankan oleh Satuan Reskrim Polres setempat untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.

Menurut saya, tulisan singkat yang bersifat “pendapat” itu bisa jadi adalah murni pendapat si penulis sendiri, atau berasal dari pendapat orang lain yang ia dengar lalu ia sampaikan kembali melalui Facebook. Di situlah blunder terjadi.

Kita tahu, selain menggalang pertemanan-pertemanan, salah satu kekuatan social media seperti Facebook ini adalah adanya sejumlah fitur sosial, seperti: share untuk membagi atau menyebarkan konten yang dibaca ke orang lain, like untuk memberikan dukungan tanda menyukai, dan comment untuk memberikan komentar. Semua aktivitas tersebut akan memunculkan notifikasi-notifikasi yang menarik perhatian pengguna lainnya.

Misalnya, A posting sesuatu, maka semua temannya akan berpotensi melihat posting-an itu. Lalu B (teman A) memberi like, maka akan dilihat oleh semua temannya. C (teman B) tertarik melihatnya dan memberi komentar atau men-share-nya, maka semua temannya akan tahu. Begitu seterusnya, dan berlaku kelipatan. Penyebarannya akan terjadi sangat cepat. Intinya, masyarakat pun menjadi resah akibat tersebarnya tulisan sang sekuriti tentang terorisme tadi.

Peran Teknologi

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi, sangat berperan untuk semakin memudahkan masyarakat – dalam hal ini adalah pengguna internet – mengeluarkan pendapat-pendapat. Tersedia beragam platform yang bisa dimanfaatkan untuk berpendapat, sebut saja: Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, website, dan blog-blog pribadi.

Masyarakat bisa dengan leluasa berbagi pengalaman, berbagi perasaan, mengeluarkan kritikan, dan juga menyampaikan saran-saran. Positif sekali kedengarannya jika semua bisa seperti itu. Masalahnya, pendapat yang berseliweran dan disebarkan itu juga berisi hal-hal negatif, seperti hinaan kepada seseorang atau lembaga, hasutan, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian. Ini yang berbahaya!

Mengapa teknologi disebut-sebut berperan sangat tinggi dalam mendorong seseorang menjadi berani mengeluarkan pendapat? Bahkan tak tanggung-tanggung, pendapat yang dikeluarkannya bersifat menyerang orang lain, entah dalam bentuk sindiran pedas, hinaan, hasutan yang mengandung kebencian, hingga fitnah. Ya, karena menghina seseorang secara terang-terangan dengan bantuan teknologi itu tidak membutuhkan nyali. Kita bisa berlindung di balik keyboard, di balik keypad, di balik layar. Bahkan kita bisa berlindung di balik nama samaran atau nama fiktif yang diciptakan khusus. Sungguh tidak adil.

Aturan dan Batasan

Untungnya di Indonesia sudah menerapkan UU ITE alias Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini mengatur dan melindungi segala informasi dan transaksi elektronik yang beredar di dunia maya. Jadi harap berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat atau apa pun di dunia maya.

Keberadaan dan berlakunya UU ini bukan hanya menjerat pelaku si pembuat konten, melainkan juga mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau (dua-duanya) yang membuat konten tersebut bisa diakses secara elektronik.

Yang dimaksud mendistribusikan itu adalah mereka yang mengirimkan dan/atau menyebarkan konten kepada berbagai pihak (orang banyak) secara elektronis. Sementara mentransmisikan di sini adalah mengirimkan Informasi konten yang ditujukan ke satu pihak lain secara elektronis. Sedangkan “membuat konten bisa diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan secara elektronis yang menyebabkan kontan (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) dapat diketahui publik atau pihak lain. Cukup jelas, kan?

Pelanggar UU ini dapat dikenakan jeratan hukuman. Jadi sebagai pengguna social media atau apa pun jenis dan istilah perangkat yang Anda gunakan di dunia maya, haruslah bijak dalam menggunakannya. Termasuk juga jika Anda menerima konten pesan yang menurut Anda akan terjadi kontroversi, jangan asal main sebar. Lakukanlah konfirmasi dan penggalian informasi lebih lanjut.

Kita tidak lagi berada di zaman di mana mengeluarkan pendapat yang bersifat kritikan tajam ke penguasa, terus tiba-tiba keberadaan kita tidak diketahui. Kita menghilang karena diciduk diam-diam. Tidak, tidak sama sekali. Kita hanya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, di mana hal itu merugikan orang lain atau orang banyak.

Untuk bisa merasakan sisi adilnya dari keberadaan UU tersebut, coba bayangkan jika Anda yang mengalaminya. Bayangkan tiba-tiba nama baik Anda dijatuhkan melalui social media, Anda dituduh melakukan hal buruk yang sama sekali tidak Anda lakukan, Anda dihina, dan sebagainya. Apa yang Anda rasakan? Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan berterima kasih dengan adanya UU tersebut pada akhirnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *