Opini: Terorisme Tak Dapat Dibasmi dengan Pendekatan Ekonomi

Sebagaimana kita saksikan bersama, acara debat calon presiden dan calon wakil presiden 2019 putaran pertama sudah digelar pada tanggal 19 Januari 2019 lalu. Debat yang mengangkat isu Hukum, Hak Azasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme tersebut terlihat bejalan cukup seru.

Saya sangat tergelitik dengan isu terorisme, ketimbang materi topik lainnya yang diangkat pada malam itu. Padahal sebelumnya saya memperkirakan isu HAM akan menjadi topik yang cukup panas dibicarakan pada debat itu, namun ternyata topik terorisme yang mencuri perhatian saya.

 

Sumber Foto: jawapos.com

 

Di sisi capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan “rival” lama. Event pilpres 2019 kali ini merupakan “pertarungan” jilid ke-2 bagi mereka berdua, setelah Jokowi keluar sebagai pemenang pada jilid pertama.

Uniknya, pada perdebatan dengan topik terorisme kali ini, kedua kubu paslon sepakat bahwa akar permasalahan dari terorisme tersebut adalah masalah ekonomi. Itu artinya, dengan kata lain, kasus-kasus terorisme yang bermunculan melibatkan para pelaku yang terjerat dengan masalah perekonomian. Sebagai solusi, penerapan pendekatan ekonomi diharapkan akan mampu membasmi tindak terorisme.

Jokowi selaku presiden-petahana dan mewakili pemerintahan saat ini menyampaikan bahwa pemberian bantuan ekonomi kepada para mantan teroris, merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam memberantas terorisme. Mantan teroris di sini merupakan narapidana teroris yang menunjukkan sikap baik dan kooperatif selama dalam masa penahanannya di penjara.

Para mantan teroris berperilaku baik ini diberikan insentif dalam jumlah tertentu saat kembali ke kehidupan normal di masyarakat. Insentif tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha untuk menjalani hidup dan kehidupan lebih baik tentunya.

Sementara Prabowo menawarkan sejumlah program ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut penting dilakukan untuk membasmi terorisme. Hampir mirip, sih.

Lalu, apakah pandangan dari kedua kubu capres tersebut cukup efektif? Apakah pendekatan ekonomi yang dilakukan dalam memerangi isu terorisme di Indonesia tersebut bisa berjalan sesuai yang dibayangkan dan diharapkan?

Saya pernah membaca tulisan dari Mirra Noor Milla, selaku Tim Ahli Konsultasi Bidang Psikologi untuk Program Deradikalisasi di Pusat Deradikalisasi, yang membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Beliau dibantu rekannya, Haykal Hafizul Arifin, mengadakan penelitian terhadap lebih dari 50 lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang dilakukan melalui observasi dan diskusi langsung dengan ratusan narapidana teroris.

Hasil penelitian Mirra dan Haykal yang dilakukan dari tahun 2015 hingga 2017 tersebut menemukan bahwa para pelaku kejahatan terorisme – yang disebut dengan istilah ekstremis – ini memiliki keyakinan bahwa tindakan peledakan tempat ibadah, area umum, kedutaan besar negara tertentu, tempat makan yang berasal dari negara tertentu, atau tempat-tempat strategis lainnya melalui bom bunuh diri ini mereka anggap sebagai perintah dari Tuhan. Mereka – para pelaku bom bunuh diri – merasa bangga dapat melakukan tindakan teror yang mereka anggap sebagai keyakinan ideologi yang sakral. Jadi jelas sekali bukan karena faktor ekonomi.

Para teroris melakukan aksi “nekat” tersebut bukan karena dorongan materi. Sama sekali bukan. Mereka mantap melakukan pengorbanan diri mereka karena didorong oleh nilai-nilai keyakinan yang telah tertanam kuat. Pendekatan ekonomi? Tidak akan efektif membungkam aksi mereka kembali.

Mirra dan Haykal menemukan bahwa efektivitas program pemberian insentif dalam rangka mencegah para mantan narapidana teroris tersebut kembali jatuh ke pelukan jaringan terorisme dan terlibat dalam aksi-aksi terorisme masih sangat dipertanyakan. Kembali lagi bahwa landasan mereka berbuat dan bersikap anarki tersebut adalah masalah ideologi, bukan ekonomi. Selain itu, mereka selalu punya cara alternatif. Jika ditutup bagian A, maka mereka akan membuka bagian B. Artinya, mereka dapat melakukan aksi mereka dengan cara di sisi lain jika pemerintah melakukan pencegahan di satu sisi. Begitu seterusnya.

Tulisan saya tentang ketidakefektifan upaya pemberantasan terorisme melalui pendekatan ekonomi ini adalah opini belaka yang merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan saya. Sama sekali bukan bermaksud menakut-takuti masyarakat, atau terlebih menganggap strategi pemerintah tersebut salah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *